TELENEWS.ID Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) di Markas YAKE Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, kedatangan tamu sahabat lama yang disambut hangat oleh Ketua Umum KKB ’66 Binsar Effendi Hutabarat yang didampingi Wasekjen KKB ’66 Teddy Syamsuri. Sahabat lama itu bernama DR. Horner Tampubolon, SE.MM.
Dalam rilisnya kepada pers hari Selasa, 15/3/2022, Ketua Umum KKB ’66 Binsar Effendi Hutabarat yang juga Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas Mabes LMP (Laskar Merah Putih) serta Penasehat Komunitas Pelaut Senior, menyambut kedatangannya dengan suka cita. Sekitar 5 tahunan lebih tidak pernah bertemu fisiknya, dan bersyukur Hotner Tampubolon tetap sehat.
Dari catatan KKB ’66 Hotner Tampubolon terdahulu aktif bersama Binsar Effendi Hutabarat pada konteks persoalan kebangsaan yang tetap berpegang pada nilai-nilai Tritura 10 Januari 1966. Tiga tuntutan rakyat (Tritura) itu memang isinya simpel yaitu bubarkan PKI, retool Kabinet Dwikora (100 menteri) dan turunkan harga.
Artikulasinya Tritura tiada lain demi melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, itu tujuan bubarkan PKI. Demi terwujudnya pemerintahan yang bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), itu tujuan retool Kabinet Dwikora (100 menteri). Serta demi membela amanat penderitaan rakyat (Ampera), itu yang dimaksudkan tuntutan turunkan harga. Menurut Binsar Effendi Hutabarat, pada dimensi kekinian nilai-nilai Tritura itu masih relevan.
Sehingga dari nilai-nilai perjuangan yang tetap dipegang teguh oleh Binsar Effendi Hutabarat itu kemudian nyambung obrolan dengan Hotner Tampubolon yang Dosen Tetap Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang sama-sama sepakat itu tidak lelah-lelahnya bertekad untuk berkontribusi aktif terhadap kepentingan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila, konstitusi UUD 45, wilayah yurisdiksi kedaulatan NKRI, dan yang dibingkai dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika, yang sudah final, terikat dan harga mati.
Semangat yang sama itu tidaklah keliru, sebab Hotner Tampubolon juga sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia. Maka obrolan dengan Ketua Umum KKB ’66 memang menjadi ada chimestry serta mengalir penuh semangat tanpa ada rasa keragu-raguan untuk membangun sebuah narasi yang kemudian disepakati untuk menjadi konten dalam rilis ini, dengan mengambil judul KKB ’66 Harapkan Deklarasi Setia dan Tegak Lurus Bersama Jokowi Tidak Dibatasi Tahun 2024.
Deklarasi 2024 Setia dan Tegak Lurus Bersama Jokowi itu muncul beberapa waktu lalu yang merupakan hasil konsolidasi dan sinergitas para pimpinan organ relawan pendukung Jokowi yang berisi 6 poin untuk dijadikan amanat perjuangan para sahabat relawan yang bergabung itu.
Menyusul adanya pembentukan elemen “Merah Putih Bergerak” yang juga merupakan gabungan para pimpinan organ relawan pendukung Jokowi yang sedang giat-giatnya menuntut pemecatan Ketua Joko Maniak (JoMan) Immanuel Ebenezer Gerungan atau dikenal Noel dari jabatan Komisaris Independen di sebuah anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Holding Company yang bernama PT Mega Eltra, karena Noel membela Munarman yang diduga merencanakan tindak Kejahatan terorisme, alias Noel itu bisa disebut “pengkhianat”.
Untuk itu sebagai aktivis pergerakan Angkatan 1966 yang tetap berusaha konsisten ditengah-tengah usianya sudah diatas umur 70an tahun, terhadap masalah kehidupan berbangsa dan bernegara pada dimensi kekinian dan untuk kedepannya.
Sekiranya deklarasi para sahabat relawan pendukung Jokowi yang berkomitmen setia dan tegak lurus bersama Jokowi hanya sampai tahun 2024, menurut hemat Wasekjen KKB ’66 Teddy Syamsuri itu hitungan waktunya paling tidak tinggal dua tahun lagi. Sebab baik Pemerintah, DPR maupun KPU sudah sepakat Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Artinya kurang 2 tahun lagi kinerja Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju masih bisa disebut aktif dan masih didukung oleh para koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah. Tetapi jeda waktu dari Februari ke Oktober 2024, nyaris tersita oleh kegiatan Pemilu, termasuk parpol pendukungpun lebih mengutamakan kepentingan parpolnya yang mungkin tidak senafas lagi dengan parpol lainnya yang semula berkoalisi.
Bahkan belum apa-apa ada 3 pimpinan parpol yaitu PKB, PAN dan Golkar menyuarakan isu penundaan Pemilu 2024 yang berarti keluar dari persetujuan fraksinya di DPR yang sudah menerapkannya pada 14 Februari 2024. Ada juga dari seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tiba-tiba menyuarakan ada big data jika rakyat ingin ada penundaan Pemilu 2924 hanya berdasarkan agar kondisi sosial politik (sospol) tetap tenang dan kondisi perekonomian nasional bisa membaik.
Padahal menurut Hotner Tampubolon justru Presiden Jokowi sendiri tetap keukeuh untuk patuh pada konstitusi negara. Pada 7 Juni 2021 dimuka insan pers di Istana Negara, Presiden Jokowi katakan jika dirinya sudah jadul dan usang. Bahkan pada 15 September 2021 saat menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi menyayangkan jika masih ada yang bicara 3 periode yang justru akan menampar muka dan menikam dari belakang karena sudah berapa kali Presiden Jokowi katakan menolaknya.
Hal saat-saat ini banyak protes terhadap opini yang disuarakan oleh seorang menko dalam Kabinet Indonesia Maju, sebaiknya protes itu jangan kemudian menyasar kepada Presiden Jokowi meskipun cukup banyak juga jasa menko tersebut. Horner Tampubolon ingatkan agar menko yang bersangkutan bekerja saja sesuai tupoksinya. Konteks pemilu itu kan konteks politik dan sosial, bukan domainnya menko yang harus menko tersebut gulirkan. Dan sudah berulang kali Presiden Jokowi sejak dilantik menjadi presiden di dua periodenya, ditegaskan hanya ada satu visi yaitu visi presiden, bukan visi menteri masing-masing. Diharapkan sang menko untuk evaluasi dan refleksi dirilah.
Kemudian juga ada menteri yang membiarkan ada masyarakat yang mendeklarasikan sang menteri untuk menjadi calon presiden (capres) tahun 2024, sebagai hak kebebasan publik di iklim demokrasi ini. Akan tetapi tidaklah elok jika sang menteri itu berdiam diri bahkan terkesan membiarkan deklarasi deklarasi itu berseliweran di ruang publik, sementara masih dalam pemerintahan yang sedang di gaspol untuk menuntaskan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi. Beda dengan jabatan gubernur yang memang dipilih langsung oleh rakyatnya, jika ada yang mendeklarasikan capres 2024 tidak ada masalah. Tapi jika jabatan menteri dan merasa nyaman ada yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres, ini yang tidak benar jika membiarkan meskipun itu adalah hak publik. Hal ini mau tidak mau, suka tidak suka, mempengaruhi kinerja sang menteri dalam melaksanakan satu visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.
Ketua Umum KKB ’66 Binsar Effendi Hutabarat juga menyoroti tidak dihargainya tuntutan lebih dari 100 organ relawan pendukung Jokowi yang berhimpun dalam “Merah Putih Bergerak” yang turun aksi sampai 3 kali di Kementerian BUMN di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat. Dimana aksi itu menuntut Menteri BUMN Erick Thohir segera memecat Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel dari jabatan komisaris di salah satu anak perusahaan BUMN. Pasalnya Menteri BUMN punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan dan kekuasaannya untuk mengeksekusi sebagai mewakili pemerintah yang merupakan pemegang saham dominan atau sepenuhnya di setiap perusahaan BUMN.
Adanya alasan dari Jurubicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga yang konon merangkap jabatan sebagai Komisaris ditiga perusahaan BUMN dan berasal dari politikus Perindo, terkesan ada unsur “menghambat” tuntutan dari “Merah Putih Bergerak”, hal ini kan perlu dipertanyakan? Yang menuntut itu adalah kumpulan organ relawan pendukung Jokowi yang tak rela ada pimpinan organ relawan pendukung Jokowi yang menjadi pengkhianat. Masa iya Noel yang Ketua JoMan dan Komisaris Independen PT Mega Eltra itu yang tanpa tedeng aling-aling melakukan pembelaan terhadap Munarman yang diduga merencanakan tindak kejahatan terorisme. Ini kan keadaan yang ekstra ordinary, yang memaksa pihak berwenang dan berkuasa segera memecat Noel tanpa perlu menunggu proses yang biasa dilakukan yang jelas butuh waktu tidak cepat.
Menurut pendapat dan harapan Ketua Umum KKB ’66 Binsar Effendi Hutabarat jika sampai tidak mampu Menteri BUMN Erick Thohir memecat Noel dengan segera. Pihak KKB ’66 kembali meminta Erick Thohir berkenan secara bijak untuk mengundurkan diri sebelum dituntut mundur apalagi jika dimundurkan oleh publik, termasuk Jubir BUMN Arya Sinulingga sekalian untuk mundur juga.
Kemudian Ketua Dewan Pakar PKP Hotner Tampubolon yang memang didirinya selalu concern terhadap kesulitan rakyat, salah satunya langkanya minyak goreng padahal Indonesia adalah negara penghasil sawit terbesar di dunia. Sangatlah ironis jika minyak goreng yang bahan bakunya dari sawit kemudian tidak ada dipasar dan rakyat sebagai konsumennya dibuat menderita.
Dosen UKI Hotner Tampubolon mengingatkan jika dalam Pembukaan UUD 45 sudah jelas pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk tumpah darah Indonesia. Sehingga untuk hal kelangkaan apapun termasuk kelangkaan minyak goreng, pihak pemerintahlah yang wajib dan bertanggungjawab atas pengadaannya. Dan, jangan ada alasan apapun, sebab aparat pemerintah memiliki perangkat yang sangat berkemampuan untuk menyeret para mafia sawit, penimbun minyak goreng atau lainnya yang membuat minyak goreng langka dan harganya mahal yang sulit dijangkau oleh daya beli masyarakat.
Menurut pencermatan Hotner Tampubolon yang mantan PNS Pemda DKI Jakarta (Januari 1983-Oktober 2011) dan kedinasannya di urusan perdagangan, yang meskipun PNS saat berada dalam pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Foke tapi justru berani memimpin deklarasi PNS untuk mendukung calon gubernur DKI Jakarta Jokowi dan menang itu, paling tidak dari pengalaman kerjanya sudah bisa menakar kualitas atau integritas Menteri Perdagangan Lufti yang dinilai Hotner Tampubolon adalah menteri perdagangan yang tidak bertanggungjawab atas jabatan yang amanah itu sampai-sampai Presiden Jokowi juklak ke warung-warung dan meminta kepada kabinetnya untuk segera mengatasi kelangkaan minyak goreng yang menjadi hajat hidup rakyat apalagi akan memasuki bulan puasa Ramadhan.
Sebab itu KKB ’66, kata Binsar Effendi Hutabarat, jika dikemudian ada reshuffle kabinet Indonesia Maju dan yang dilaksanakan dalam waktu tidak berapa lama, sebagai hak prerogatif Presiden Jokowi. Diminta Erick Thohir sebagai Menteri BUMN harus diganti, termasuk diminta Lufti sebagai Menteri Perdagangan yang juga sempat menjadi menteri dengan jabatan yang sama di pemerintahan Presiden SBY, harus juga dicopot.
Dari titik tolak berpijak inilah kemudian KKB ’66 berharap deklarasi Setia dan Tegak Lurus Bersama Jokowi tidak harus dibatasi sampai tahun 2024. KKB ’66 berpendapat setia dan tegak lurus bersama Jokowi itu sampai beliau berhalangan tetap atau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukan setia dan tegak lurus saat menjabat presiden. Bukan harus menjabat 3 periode atau dimundurkan pemilunya, itu tidak ada dalam kamus setia dan tegak lurus bersama Jokowi.
Siapapun kelak pengganti Presiden Jokowi yang memenangkan suara dalam Pilpres 2024 menurut pendapat KKB ’66, jika tidak berkesinambungan dengan visi dan misi Jokowi saat jadi presiden dua periode. KKB ’66 akan tetap mengkritisi presiden penggantinya itu, sekaligus mengawal atas konsisten deklarasi setia dan tegak lurus bersama Jokowi sampai visi Indonesia Maju sampai mencapai Indonesia Emas ditahun 2045.
Mengawal setia dan tegak lurus bersama Jokowi dalam artian sampai anak cucu kita benar-benar menikmati bonus demografi legacy yang diperjuangkan oleh Jokowi dengan karya dan bukan dengan janji. Seperti wajib untuk kita mengawal pembangunan Ibukota Negara “Nusantara”, sampai benar-benar tampil menjadi smart city yang dikenal di dunia.
“Agar dalam setia dan tegak lurus bersama Jokowi tidak menjadi bentuk kemunafikan dan tegaknya itu berbengkok-bengkok, daripada mereka itu menjadi duri dalam daging masa periode keduanya Presiden Jokowi yang secara efektif kurang dari dua tahun lagi untuk menuntaskan karyanya. Dalam reshuffle kabinet jika benar dilaksanakan oleh Presiden Jokowi sebagai bentuk hak prerogatifnya, baik menko maupun menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkesan tidak ikuti visi Presiden Jokowi, dan ketimbang menjadi duri dalam daging, sebaiknya dicopot dan digantikan oleh mereka yang benar-benar setia dan tegak lurus bersama Jokowi”, pungkas Ketua Umum KKB ’66 Binsar Effendi Hutabarat setelah rilis ini disepakati untuk disampaikan kepada pers, 15/3/2022, oleh sahabatnya Hotner Tampubolon dan juga diamini oleh Wasekjen KKB ’66 Teddy Syamsuri. (Bevin)
