TELENEWS.ID – Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan postingan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimmin Iskandar atau akrab dipanggil Cak Imin di akun instagramnya.
Cak Imin memposting pertemuannya dengan tujuh orang komisioner KPU terpilih periode 2022-2027, beserta lima orang anggota bawaslu terpilh.
Pertemuan yang diadakan pada Jumat (11/03/2022) ini dilakukan sebelum kedua belas anggota KPU dan Bawaslu ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 11 April 2022 mendatang. Sebelumnya, terpilihnya kedua belas anggota KPU dan Bawaslu ini mengundang kontroversi dikarenakan sudah tersebarnya nama-nama anggota sebelum voting yang dilakukan DPR Komisi II dan fit and proper test dilakukan.
Cak Imin sendiri baru-baru ini juga membuat kehebohan dengan menyatakan bahwa penundaan pemilu 2024 perlu dilakukan dengan beberapa alasan. Namun hal ini dianggap sebagian kalangan menentang Undang-undang 1945 dan perlu diadakannya amandemen UUD 1945 jikalau MPR dan DPR setuju untuk hal ini.
Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid menyatakan bahwa pertemuan Cak Imin dengan kedua belas anggota KPU-Bawaslu tersebut hanya bersifat silaturahmi. Cak Imin juga berpesan untuk menjaga keberlangsungan pesta demokrasi Indonesia agar demokratis, berkualitas dan berkedaulatan rakyat. Hasanuddin juga menegaskan bahwa kedua belas anggota KPU-Bawaslu tersebut juga bergantian menemui pimpinan DPR RI di hari yang sama.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mempertanyakan pertemuan Cak Imin dengan kedua belas anggota KPU-Bawaslu tersebut.
Menurutnya, tidak ada alasan apapun anggota KPU-Bawaslu tersebut untuk menemui pimpinan DPR RI manapun sebelum dilantik. Kapasitas mereka menemui pimpinan DPR baru ada ketika sudah dilantik apalagi Cak Imin merupakan wakil ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat.
Selain itu jika kapasitas Cak Imin melakukan pertemuan dengan anggota KPU-Bawaslu tersebut sebagai ketua umum partai, maka seharusnya semua petinggi partai ditemui oleh mereka. Hal lain yang menjadi tanda tanya dari pertemuan ini adalah sebagian komisioner KPU dan Bawaslu tersebut masih menjabat sebagai anggota KPU dan bawaslu provinsi.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera berpendapat bahwa pertemuan Cak Imin dengan anggota KPU-Bawaslu baru ini tidaklah etis dengan kapasitas apapun dari Cak Imin. Menurut Mardani, anggota baru KPU-Bawaslu yang belum dilantik, belum melakukan konsolidasi apapun. Mardani juga mengingatkan untuk menekankan dan menjaga transparansi dan keadilan.
Wakil ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid merespon pernyataan Mardani Ali Sera dengan mengungkapkan bahwa pertemuan Cak Imin dengan anggota terpilih KPU-Bawaslu tersebut tidak ada pembicaraan yang mengarah pada penundaan pemilu. (Angela Limawan)
