TELENEWS.ID – Pada periode kedua ini, masalah pelik BUMN menjadi perhatian serius oleh pemerintahan Jokowi yang diyakini menjadi salah satu sumber dari masalah defisit transaksi berjalan. apalagi merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut BUMN sebagai wujud implementasi UUD selain berorientasi pada profit, juga harus bertanggungjawab terhadap kemakmuran dari segenap masyarakat melalui aspek pembangunan ekonomi.
Sejarah BUMN sejatinya tidak bisa dilepaskan dari sejarah kemerdekaan Indonesia sendiri yang lahir dari semangat kemandirian dan melepaskan diri dari keterjajahan ekonomi kolonial. Namun, sangat disayangkan bahwa semangat untuk mandiri belum juga terlaksana dengan baik sejak perusahaan-perusahaan milik penjajah dinasionalisasi menjadi BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Menyoroti hal tersebut, ada beberapa poin yang menjadi catatan soal pengaruh dan dampak BUMN yang belum optimal dirasakan terhadap kemakmuran segenap masyarakat. Diantaranya pertama, keterjangkauan harga jual. Kedua, contributor keuangan dan ketiga sebagai agen pembangunan.
Dalam perjalanannya bisa dilihat bahwa sejarah telah mencatat terjadinya inefisiensi besar-besaran dengan utang yang menggunung lalu puncaknya padam pada tahun 1998. Pada masa itu, terjadi krisis ekonomi besar dan BUMN yang digadang-gadang sebagai motor perekonomian tidak mampu menghadapi perubahan zaman dalam persaingan global dengan penerapan good corporate governance.
Dengan kesadaran penuh menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur secara detail tentang BUMN, Indonesia mengalami krisis akibat perilakunya sendiri.
Restrukturisasi, privatisasi, dan deregulasi menjadi kata-kata yang sering digunakan dalam rangka efisiensi produksi BUMN Indonesia. akan tetapi, seiring berjalannya waktu, fungsi diadakannya BUMN dirasa belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kekuatan ekonomi Indonesia dengan multiplier effect nya.
Pada tahun 2018, jika melihat data dari laporan laba rugi BUMN, terdapat sekitar 12 BUMN yang mengalami kerugian di tahun berjalan, begitupun tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 terdapat 11 BUMN, 22 BUMN di tahun 2016, dan sebanyak 21 BUMN di tahun 2015. Bisa diketahui dalam rentang waktu dari 2015 hingga 2018 terdapat sebanyak 36 BUMN yang pernah mengalami kerugian di mana ada 24 BUMN yang secara absolut dalam waktu empat tahun tersebut telah merugi.
Dirinci bahwa kerugian terbesar dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya yakni sebesar Rp10,6 triliun. Perusahaan Jiwasraya selama empat tahun tersebut hanya mengalami kerugian di tahun 2018 sedangkan pada tahun sebelumnya Jiwasraya memperoleh laba yang cenderung meningkat. Namun, kerugian yang terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp15 triliun membuat keuntungan di beberapa tahun sebelumnya menjadi negative. Jiwasraya pun harus mengalami masalah di tahun ini.
Yang kedua adalah PT Krakatau Steel (Persero) yang menjadi perusahaan BUMN yang merugi terbesar kedu. Kerugiannya ditaksir mencapai Rp9,1 triliun. Berikutnya ada PT Garuda Indonesia yang merugi sebanyak Rp1,6 triliun dan PT Aneka Tambang merugi sebesar Rp1,3 triliun.
Kendati terlihat tren jumlah perusahaan yang merugi telah mengalami penurunan dalam empat tahun sejak tahun 2015, akan tetapi nyatanya masih ada beberapa catatan merah terkait hal mendasar dalam pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada profit dan sosial ini.
Kemudian, BUMN yang dalam periode 2015 hingga 2018 secara konsisten mengalami kerugian di antaranya adalah PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Krakatau Steel, PT Iglas, dan PT Kertas Kraft Aceh. Jika melihat data saldo laba yang negatif tertinggi, ada di PT Dirgantara Indonesia sebesar Rp19,6 triliun, diikuti PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp13 triliun, PT Merpati Nusantara Airlines sebesar Rp11,7 triliun, PT Perkebunan Nusantara III sebesar Rp10,8 triliun, PT Krakatau Steel sebesar Rp9,7 triliun, dan PT Garuda Indonesia sebesar Rp5,9 triliun.
Sementara itu, untuk BUMN yang berkontribusi terbesar terhadap negara melalui pajak antara lain PT Pertamina (Persero) yang di 2018 menyumbang sebesar Rp39,9 triliun, diikuti PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp9,4 triliun, PT BRI sebesar Rp9,3 triliun, PT Bank Mandiri sebesar Rp8 triliun, dan PT BNI sebesar Rp4,7 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui BUMN selama 2015 hingga 2018 mengalami tren meningkat berdasarkan perhitungan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 23%, sedangkan penerimaan negara dari dividen dan setoran pajak masih lebih kecil yaitu sebesar 6%-7%.
Belum adanya kontribusi yang merata dari setiap BUMN kepada negara tersebut menjadi tantangan tersendiri ke depan bagi sumbangsih perekonomian bangsa. Dilihat dari data laporan laba rugi tahun 2018, tercatat hanya 10 BUMN yang menyumbangkan pajak di atas Rp1 triliun dari total 113 BUMN yang ada, selebihnya ada 36 BUMN yang mengalami kinerja negatif pada kurun waktu 2015-2018.
Harga jual produk BUMN dalam kesehariannya masih tergolong tinggi di masyarakat sehingga berdampak pada daya beli dan kualitas hidup. Sebagai contoh, produk besi KS dari PT Krakatau Steel masih lebih tinggi harganya dibandingkan dengan besi tipe GS, GG, G maupun HXS. Sehingga masyarakat juga cenderung memilih harga yang lebih terjangkau oleh kemampuannya meskipun harga jualnya juga ikut dipengaruhi dengan toleransi diameter besinya.
Sementara contoh yang lainnya adalah harga bensin, harga gas, serta harga listrik yang menjadi input aktivitas rumah tangga maupun industri yang masih menjadi beban pengeluaran yang cukup besar.
Contoh selanjutnya ialah tiket pesawat Garuda yang harganya lebih mahal dibanding tiket yang dijual perusahaan swasta, tentunya menjadi pertanyaan besar tentang perannya sebagai agen pembangunan untuk kemakmuran seluruh lapisan. Masih banyak contoh lainnya yang tentu perlu pembahasan tersendiri mengenai alasan yang menciptakan kondisi tersebut di atas.
Memang pembangunan ekonomi suatu negara tolok ukurnya harus berpijak dari kekuatan produksi nasional. Baik dari sisi kuantitas yang dapat menjangkau seluruh lapisan konsumen lokal maupun ekspansi kepada konsumen luar negeri. Dilihat dari sisi kualitas produksi pun menjadi syarat mutlak untuk dapat bersaing di pasar lokal maupun ekspor dengan memanfaatkan efisiensi produksi serta manajemen yang benar sehingga menghasilkan keterjangkauan harga untuk seluruh lapisan.
Salah satu cara lain adalah memangkas jalur distribusi dari hulu ke hilir di setiap produk BUMN. Dampaknya, dapat menekan harga pokok penjualan yang menjadi lebih rendah sehingga kemakmuran segenap rakyat bukan lagi fiksi belaka namun menjadi nyata adanya. Tentu saja hal ini dikembalikan lagi pada soft skill pada setiap orang di tubuh BUMN, sehingga seluruh elemen bisa bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan road map yang jelas.
Penambahan belanja modal atau capital expenditure yang harusnya konsisten akan menyerap banyak tenaga kerja lokal serta menggairahkan perekonomian juga konsistensi pada rule yang telah digariskan sesuai sistem kerja sehingga siapapun pemimpinnya, BUMN tidak akan pernah keluar dari road map yang telah ditetapkan.
Begitu juga dengan regulasi yang melemahkan peran BUMN baik dari sisi pengadaan barang maupun dari aspek teknis lainnya juga perlu ditinjau ulang kembali agar dapat bergerak cepat serta bersaing dengan pasar di dalam dan luar negeri. (Uswatun)
