TELENEWS.ID, JAKARTA – Tak butuh waktu lama untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap kasus korupsi di jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menambah deretan pelaku korupsi dari golongan elit.
Tersangka Juliari menyerahkan diri ke gedung KPK pada Minggu (6/12/2020) pukul 03.00 dini hari. Juliari mendatangi KPK hanya selang beberapa jam setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dana suap bansos penanganan Covid-19.
Hanya dua minggu sebelumnya, Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo sudah lebih dahulu tertangkap tangan oleh komisi anti rasuah ini. Edhy Prabowo dicokok sepulangnya dari kunjungan studi banding ke Amerika Serikat pada Selasa (24/11/2020). Edhy pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap ekspor benih lobster (benur), kebijakan yang ia buka kembali sejak peralihan jabatan dari Susi Pudjiastuti.
Tindakan korupsi yang dilakukan Juliari lantas mengundang kemarahan dari banyak pihak. Pasalnya, Juliari kedapatan mengambil keuntungan di tengah kondisi negara dan masyarakat yang sedang krisis akibat pandemi Covid-19.
Tertangkapnya dua pelaku korupsi dalam waktu yang berdekatan juga memunculkan reaksi yang beragam dari publik mengenai kinerja KPK. Di lain sisi, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr Edi Hasibuan mengapresiasi hasil kerja KPK yang justru berhasil mengungkap dua kasus korupsi dalam waktu kurang dari sebulan.
“Kita melihat pelaku yang berhasil ditangkap tangan juga bukan orang sembarangan. Dalam dua minggu terakhir ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjadi sasaran penegakan hukum KPK,” ujar Dr Edi Hasibuan.
Edi juga menilai OTT Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta dan Juliari menjadi operasi tangkap tangan paling sempurna sejak KPK dibentuk.
Mengenai OTT kedua menteri tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD dalam interview pada Minggu (6/12/2020) mengatakan keinginannya agar diadakan survei yang mengukur dan menilai kinerja KPK periode 2015-2016 dan dibandingkan dengan kinerjanya di tahun 2019-2020. Menurut Mahfud, penilaian tersebut dilakukan untuk objektivitas semata.
Alasannya, Mahfud telah mendengar banyak pihak yang menilai revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mempersempit sepak terjang komisi anti rasuah tersebut. Mahfud sendiri, menilai kinerja KPK sudah lumayan memuaskan.
“Mari kita ukur, apakah KPK semakin lemah? Kalau saya sudah bilang ke KPK, mungkin UU memberi kesan akan memperlemah. Tapi coba, kalau anda punya semangat untuk melakukan itu, bisa lebih kuat, gitu. Dan sekarang menurut saya, lumayan lah (kinerja KPK) tidak jelek-jelek amat,” ujar Mahfud MD.
Survei: Masyarakat Masih Tidak Puas dengan Kinerja KPK
Di lain sisi, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sebanyak 38.8% masyarakat Indonesia masih kurang puas dengan kinerja KPK di bawah nahkoda Firli Bahuri.
Angka ini didapat dari hasil survei yang diambil dalam kurun waktu 29 November hingga 3 Desember 2020 terhadap 2.000 sampel. Survei dilakukan melalui metode simple random sampling, dengan toleransi kesalahan 2.2%. Sedangkan sisanya, menurut Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, ada sekitar 54.7% masyarakat yang menyatakan puas.
Ketidakpuasan masyarakat yang lumayan tinggi didasari pada beberapa alasan. Beberapa di antaranya, adalah pemimpin KPK yang tidak kredibel, sedikitnya koruptor yang ditangkap dan diadili, berkurangnya OTT atau penindakan, hingga adanya revisi UU KPK.
Survei LSI ini juga turut menunjukkan bahwa masyarakat menilai adanya tren penurunan terhadap upaya pencegahan korupsi. Meskipun demikian, lebih dari setengah persentase tersebut memperlihatkan bahwa KPK masih menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat dalam menebas tindakan korupsi, dibandingkan dengan kepolisian atau kejaksaan.
