Home Daerah Bogor Timur dan Bogor Barat Pemekaran, Kabupaten Bogor Terancam Kehilangan Rp800 Miliar

Bogor Timur dan Bogor Barat Pemekaran, Kabupaten Bogor Terancam Kehilangan Rp800 Miliar

TELENEWS.ID – Jika Bogor Barat dan Bogor Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp800 Miliar bisa saja melayang dari genggaman Pemerintah Kabupaten Bogor.

Namun hal ini justru menjadi nilai tambah adanya PAD dengan potensi sebesar itu, bahwa Bogor Timur dan Bogor Barat memang sudah siap dan layak untuk memisahkan diri.

“Kedua wilayah tersebut memang sudah sangat layak untuk memisahkan diri dilihat dari segi keuangan dengan potensi besar,” ujar Burhanuddin selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor.

Burhan mengungkapkan bahwa Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) Bogor Barat memiliki beberapa sektor dengan potensi luar biasa seperti pertambangan, perkebunan, peternakan, pertanian dan wisata.

Ada 14 Kecamatan yang memiliki potensi sangat besar yaitu Kecamatan Parungpanjang, Rumpin, Tenjo, Jasinga, Sukajaya, Cigudeg, Nanggung, Leuwisadeng, Leuwiliang, Cibungbulang, Pamijahan, Tenjolaya, Ciampea, dan Dramaga.

Sementara itu hanya ada 6 Kecamatan yang ada di CPDOB Bogor Timur yaitu Kecamatan Sukamakmur, Tanjungsari, Cariu, Jonggol, Cileungsi, dan Gunungputri.

Namun potensi terbesar yang dimiliki oleh Bogor Timur datang dari sektor industri atau pabrik yang memang banyak tersebar di daerah sana selain juga pertambangan, perkebunan dan pertanian.

Burhan menjelaskan bahwa ketika menyinggung soal PAD, Bogor Timur memiliki potensi yang lebih besar. Ia mengungkapkan Bogor Timur bisa mendapatkan Rp500 Miliar per tahunnya. Hal ini ditunjang dengan sektor industri yang memang mendatangkan pemasukan paling besar. Sementara menurutnya Bogor Barat hanya memiliki potensi sebesar Rp280 Miliar saja.

Pemkab Bogor selaku daerah induk selam tiga tahun disebut akan memberikan fasilitas untuk menunjang perekonomian demi meningkatkan PAD di Bogor Barat.

“Di Bogor Barat sudah ada IPB dan rumah sakit juga sudah tersedia. Berikutnya kami akan menyiapkan zona bisnis bertaraf regional dan nasional,” ujar Burhan.

Baca juga :  Sah! Ade Yasin Dilantik Sebagai Wakil Ketua Umum APKASI

Namun demikian Burhan menuturkan bahwa kebijakan DOB yang dibentuk saat ini berada di tangan pemerintah pusat. Ia pun mengharapkan agar Presiden Joko Widodo untuk segera membuka moratorium DOB.

Beberapa persyaratan telah dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Burhan menegaskan bahwa DOB ini tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politis. Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (Neidi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

New York Rasa Lokal Ada di Broadway Alam Sutera

TELENEWS.ID- Bicara rencana liburan untuk akhir pekan, sepertinya seru untuk dibahas. Bukan tanpa sebab, saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah...

Berniat Menghibur, Tapi 5 Hal Ini Tak Boleh Dilakukan pada Wanita yang Suaminya Meninggal Dunia

TELENEWS.ID - Betapa hancur hati Nadzira Shafa istri dari almarhum Ameer Azzikra, adik selebgram Alvin Faiz yang tak lain juga putra kedua...

Permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk bertemu dengan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo

TELENEWS.ID - Saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, Warga Binaan Lapas kelas satu Sukamiskin Bandung, dalam kedudukan saya sebagai praktisi dan ahli hukum,...

Inikah 5 Alasan Nekat Pria Berselingkuh Meski Sudah Punya Pasangan Sempurna?

TELENEWS.ID - Beberapa waktu lalu jagat media sosial dikejutkan dengan kabar YouTuber dan influencer Nessie Judge yang mengakhiri hubungan dengan kekasihnya, Bram...