Home Nasional Hukum Kasus Dugaan Suap Proyek KemenPUPR, Alaska : KPK harus panggil lagi Cak...

Kasus Dugaan Suap Proyek KemenPUPR, Alaska : KPK harus panggil lagi Cak Imin

Gedung merah putih kpk (ist)


TELENEWS. id,  JAKARTA – Dengan tertangkapnya buronan Djoko Soegiarto Tjandra, seharusnya KPK malu dong sama lembaga kepolisian. Kepolisian saja bisa menangkap buronan Djoko Soegiarto Tjandra, tetapi sampai sekarang buronan KPK yang bernama Harun Masiku seperti dibiarkan.


Koordinator, Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto,  mengatakan,  belum tertangkapnya Harun Masiku oleh KPK, berarti lembaga anti rasuah ini masih berutang dosa kepada Publik. 


“Makanya saat ini, KPK harus menuntaskan menangkap buronan Harun Masiku, baru publik puas dengan kinerja KPK,” kata Adri dalam keterangan tertulisnya,  Selasa (4/8/2020).


Kemudian kasus lain yang saat ini jadi sorotan publik adalah tidak seriusnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  mendalami dugaan aliran dana ke Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa( PKB),  Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, terkait perkara suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).


Adri menyebutkan, bahwa jika dibilang tidak serius karena KPK baru satu kali memeriksa Cak Imin di KPK. Setelah KPK memeriksa Cak Imin pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, kasus ini seperti lenyap ditelan pandemik Covid 19.


 Padahal Adanya aliran uang ke Cak Imin, itu mulanya terungkap dalam surat permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan politikus PKB, Musa Zainuddin, yang telah lebih dulu di tetapkan menjadi terpidana perkara suap tersebut.


Menurut dia,  keterangan mantan politisi PKB, Musa Zainuddin tentang aliran dana ini bukan main main, tidak bisa juga dijadikan bagian candaan buat KPK. Tetapi yang jelas keterangan JC Musa Zainuddin ini serius, dan informasi juga valid, tinggal KPK menguji beberapa bukti dan memanggil lagi saksi saksi lainnya. 


“Maka untuk itu, pertana, kami dari ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) meminta kepada KPK untuk segera mengungkap kasus suap tersebut. Jangan sampai kasus tersebut terlalu lama disimpan oleh KPK karena bisa bisa dimakan rayap,” tuturnya. 

Baca juga :  Dokumen 1,8 T Ditemukan KPK dalam Kasus Pengadaan Lahan DKI, Akankah Anies Diperiksa?


Kedua, KPK segera panggil lagi cak Imin ke kantor KPK. Agak janggal KPK ini, bila memanggil Cak Imin baru satu kali saja. Seharusnya cak imin itu harus dipanggil beberapa kali ke KPK sebagai tanda keseriusan KPK dalam menyidik aliran duit tersebut.


Ketiga, jangan lupa segera panggil Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid ke kantor KPK. Dimana Jazilul Fawaid ini adalah anak buah cak imin. Menurut Musa Zainuddin, uang yang diterimanya dari Abdul Khoir tak dinikmatinya seorang diri. Tapi  Sebanyak Rp 6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid di kompleks rumah dinas anggota DPR. (Arrahman). 

Baca juga :  Inilah 3 Kandidat Kuat Pilihan Milenial di Bursa Pilpres 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Berniat Menghibur, Tapi 5 Hal Ini Tak Boleh Dilakukan pada Wanita yang Suaminya Meninggal Dunia

TELENEWS.ID - Betapa hancur hati Nadzira Shafa istri dari almarhum Ameer Azzikra, adik selebgram Alvin Faiz yang tak lain juga putra kedua...

Permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk bertemu dengan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo

TELENEWS.ID - Saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, Warga Binaan Lapas kelas satu Sukamiskin Bandung, dalam kedudukan saya sebagai praktisi dan ahli hukum,...

Inikah 5 Alasan Nekat Pria Berselingkuh Meski Sudah Punya Pasangan Sempurna?

TELENEWS.ID - Beberapa waktu lalu jagat media sosial dikejutkan dengan kabar YouTuber dan influencer Nessie Judge yang mengakhiri hubungan dengan kekasihnya, Bram...

Pemerintah Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

TELENEWS.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor...