TELENEWS.ID – Pada Rabu 19 februari 2020 silam, ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi tersulut emosi dalam rapat kerja dengan perwakilan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih Jakarta Pusat. Pasalnya, ia berharap bertemu Gubernur Anies Baswedan, namun, yang hadir dalam rapat hanya para pembantu Anies.
Dalam rapat tersebut dirinya berniat meminta penjelasan dari Anies terkait surat rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk gelaran Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang diduga kuat kena manipulasi
Dugaan manipulasi ini terindikasi dari surat yang dikirimkan Anies kepada Mensetneg Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Dalam surat tersebut Anies mengaku sudah mendapatkan rekomendasi dari TACB.
Akan tetapi, Ketua TACB DKI Jakarta Mundardjito membantah pernyataan Anies. Ia menegaskan tak pernah memberikan rekomendasi hal tersebut. Mundardjito juga mengaku tidak pernah diikutsertakan dalam rapat-rapat membahas gelaran Formula E.
Pemprov DKI lalu berkilah bahwa rekomendasi itu didapatkan dari Tim Sidang Pemugaran (TSP) bukan dari TACB. Sekda Pemprov, Saefullah menyebut kemungkinan terdapat kesalahan dalam surat yang dikirim ke Kemensetneg.
Meskipun demikian, Prasetio berpendapat bahwa alasan salah ketik yang disampaikan Sekda tidak bisa diterima sebab surat Anies pada Pratikno saja sudah menyalahi aturan dan surat illegal.
Tak berhenti di sana, Prasetio juga mengungkit soal Iwan yang menyebutkan bahwa isi surat rekomendasi TSP terkait penyelenggaran Formula E di Monas tidak perlu diketahui publik. Di depan para pembantu Anies ia juga mengingatkan agar Pemprov DKI menyelesaikan urusan administrasi perizinan Formula E di Monas sesuai aturan.
Bukan kali saja Prasetio kesal dengan Anies. Saat proyek revitalisasi Monas menjadi sorotan, Anies kerap kali menghindar. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu kerap menugaskan Saefullah dan pejabat Pemprov DKI lainnya untuk menjawab publik.
Pantas Nainggolan dalam keterangan tertulisnya mengaku bahwa DPRD DKI wajar kesal kepada Anies. Menurutnya, persoalan izin revitalisasi Monas dan Penyelenggaraan Formula E tak lepas dari buruknya pola komunikasi Anies di depan publik. Ia menambahkan, Anies hanya piawai mengemas kata, namun teledor dalam mengeksekusi pernyataan-pernyataannya.
Pemprov DKI Teledor Sejak Lama
Tak sekali dua kali, pada Desember 2019 lalu, ada serangkaian polemik yang tentang penyerahan penghargaan Adhi Karyawisata yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta kepada Diskotek Colosseum. Setelah mendapat kritik dari berbagai pihak, penghargaan itu akhirnya dicabut.
Penghargaan Adhi Karyawisata untuk Colosseum tersebut dicabut sebab BNNP DKI melaporkan bahwa diskotek tersebut dalam pantauan khusus lantaran ada dugaan peredaran narkoba di dalamnya.
Tak sejalan, anggota DPRD DKI Jakarta Dani Anwar malah membela Anies. Menurut pendapatnya, dugaan kesalahan dalam administrasi itu hal yang wajar. Ia menyinggung Presiden Jokowi yang juga asal tanda tangan meskipun belum membaca.
Dani menyampaikan tak perlu ada polemik terkait Anies yang kerap bungkam dalam menyikapi kebijakan kontroversial Pemprov DKI. Menurut Dani, Anies tidak wajib menjawab sebab dia punya anak buah yang mengurus berbagai hal di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menanggapi hal tersebut, menurut pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai jika izin gelaran Formula E berpolemik lantaran Anies terlalu memaksa kehendak dan mengabaikan pemangku kepentingan lainnya.
Dirinya menjelaskan jika ada tiga hal yang ingin dikejar oleh Anies dalam penyelenggaraan Formula E di Monas ini. Yang pertama yakni faktor lingkungan. Sesuai dengan konsep ketentuan global Formula E, trek sirkuit yang ada di tengah kota sebenarnya bisa mempermudah akses kepada masyarakat sekaligus bentuk kampanye kendaraan ramah lingkungan.
Kedua adalah faktor ekonomi. Anies ingin Formula E di Monas demi mendatangkan penonton dari luar negeri. Hal ini jelas potensi yang luar biasa. Serta ketiga, keinginan Anies menyejajarkan Jakarta dengan kota wisata lainnya di dunia.
Trubus menyayangkan Anies tak mampu berkoordinasi dengan baik. Harusnya, Anies koordinasi dengan Kementerian Pariwisata atau dengan stakeholder yang lain. Pertanyaan lain pun muncul, mengapa gelaran harus di Monas?
Selain Formula E, penghargaan Colosseum dan revitalisasi Monas, polemik lain juga sempat menyelimuti penertiban Hotel Alexis di Kawasan Jakarta Utara pada 23 Maret 2018 yang bikin polemik.
Kala itu meskipun ratusan personel gabungan telah disiagakan di sekitar hotel Alexis, Anies tetap menolak mengeluarkan perintah eksekusi. Dirinya mengaku enggan dan tidak pernah memerintahkan penertiban dilakukan dengan ‘cara-cara lama’
Tak berhenti sampai di situ, Anies pernah murka sebab surat penertiban bocor ke media. Tak lama setelah Alexis ditutup, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Tinia Budiati jabatannya langsung dicopot oleh Anies.
Anies Juga Tak Boleh Seenaknya…
Menanggapi beberapa polemik Anies, pakar tata kota Yayat Supriyatna menilai bahwa polemik perizinan Formula E muncul sebab Anies mementingkan dalam mengejar target eksekusi kebijakan. Alhasil, Anies kerap melanggar koridor aturan yang berlaku.
“Kelihatannya karena ditekan oleh waktu, ditekan oleh target. Otomatis, dia (Anies) sepertinya, ya, yang penting kerjain dulu. Harusnya itu tidak menimbulkan persoalan yang sama dengan revitalisasi Monas yang lalu” kata Yayat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/7).
Dirinya menambahkan bahwa serangkaian kebijakan Pemprov DKI kerap bermasalah lantaran Anies tidak kunjung membenahi pola koordinasi dan komunikasi dengan anak buahnya serta dengan DPRD DKI Jakarta. Padahal kata Yayat, ini bukan kali pertama keteledoran Anies dan Pemprov DKI terumbar ke publik.
Yayat juga mengungkit persoalan kasus penunjukkan Donny Andi Saragih sebagai Direktur Utama Transjakarta pada Januari lalu. Kala itu, Donny ditunjuk sebagai pimpinan Transjakarta meskipun berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penipuan.
Dalam penunjukan Donny sebagai pimpinan Transjakarta, Ombudsman menduga telah terjadi malaadministrasi. Pada akhirnya, Pemprov DKI mengakui jika pihaknya kurang teliti. Alhasil, Anies akhirnya mencopot Donny dari jabatan kursi Dirut Transjakarta.
Yayat menilai, serangkaian salah kaprah dari DKI ini menunjukkan adanya persoalan. Salah ketik, kemudian diulang. Kemudian kasus revitalisasi Monas yang ternyata suratnya belum dipenuhi. Masalah utama adalah persoalan komunikasi di dalamnya
Dirinya menyarankan agar Anies lebih rajin mendengarkan dan terbuka terhadap masukan dari para pembantunya. Kata dia, Anies tak boleh hanya mau menang sendiri.
“Kebijakan yang mendominasi itu akan membuat staf tidak membuat keputusan, atau tidak berani mengingatkan, tidak berani menegur. Tidak berani menyatakan, ‘Pak, ini salah.’ Koreksi. Nah, ini perlu keberanian dari staf untuk mengingatkan,” katanya.
Sementara itu, Analis politik Gun Gun Heryanto sepakat bahwa penyelenggaraan Formula E di Monas menjadi polemik lantaran pola komunikasi antara Anies dan jajarannya yang buruk. Bagi gelaran sebesar Formula E, menurutnya Anies seharusnya melakukan sosialisasi gagasan tersebut ke publik secara berkala. Seperti konferensi pers, ada rilis, dan public statement dari Gubernur jika terjadi silang sengketa supaya tidak berkepanjangan.
Wajar saja jika kebijakan dari Anies dan Pemprov DKI banjir kritik dari publik. Pasalnya, Anies dan jajarannya seringkali tidak satu suara, satu pandangan, satu visi dan satu narasi. Selayaknya di pihak internal, membenahi dulu komunikasi organisasi sehingga outputnya baik ke DPRD atau pusat Pemprov DKI memiliki wacana yang jelas.
Lebih jauh, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute itu menyarankan agar Anies segera membenahi pola-pola komunikasi yang ia jalankan selama ini. Kalau tidak ditata dengan baik akan merugikan terutama bagi Pemprov sendiri. Ini namanya smoldering crisis. Kalau dibiarkan, akan menjadi krisis. (Uswatun)
