Home Metropolitan Berlakukan PSBB ,Pekerja Proyek Kontruksi Swasta Pertanyakan Intruksi Disnaker dan Energi DKI

Berlakukan PSBB ,Pekerja Proyek Kontruksi Swasta Pertanyakan Intruksi Disnaker dan Energi DKI


TELENEWS.id, JAKARTA – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui usulan Pemerintah Provinsi DKI jakarta untuk menetapkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB).


Aturan mengenai PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintaj (PP)  Nomor 21 tahun 2020 dan diturunkan secara rinci pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Social Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona atau Covid-19.

Berdasarkan peraturan tersebut, diterapkan sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat, salah satunya peliburan tempat kerja. 

Penerapan PSBB tersebut akan diberlakukan secara efektif pada 10 April 2020 untuk di Jakarta. 
Menanggapi hal itu,  salah satu kontraktor dari swasta HN mengatakan, kebijakan penerapan PSBB tidak dilakukan secara tegas oleh Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta dalam proyek kontruksi di Jakarta.  Pasalnya aturan Disnaker tersebut masih mengijinkan proyek konstruksi untuk dikerjakan. 

HN menyebutkan bahwa intruksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans dan Energi)  Provinsi DKI jakarta, Nomor 17 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa kontruksi menyebutkan bahwa proyek kontruksi bisa dihentikan atau tetap berjalan. 

“Dua aturan yang bertentangan. Dari Dinaskertrans dan Energi DKI yang mengizinkan Proyek. Konstruksi masih boleh jalan terus, sedangkan dari Keputusan Menteri Kesehatan, proyek konstruksi termasuk yang harus diliburkan,” kata HN kepada telenews.id, Kamis (9/4/2020).


HN merasa heran atas Instruksi Disnakertrans dan Energi tersebut terkait masih adanya dualisme perintah penghentian sementara pekerjaan tersebut  tidak setegas aturan PSBB Gubernur DKI yang menggolongkan proyek sebagai tempat kerja yang harus diliburkan.

“Apabila memang dimaksudkan proyek konstruksi yang tidak memungkinkan untuk dihentikan masih boleh dilaksanakan, meskipun dengan pembatasan.  Seharus nya ada aturan yang menyebutkan bahwa keadaan khusus tersebut tidak mengakibatkan atau menimbulkan sangsi atau dianggap sebagai pelanggaran aturan daerah/ maklumat Kapolri bagi penyelenggaranya,” ungkapnya. 

Baca juga :  Erick Thohir Tantang Dirut Inalum Untuk Manfaatkan PT Freeport Secara Maksimal


Menurut dia, hal ini bisa diatur didalam Petunjuk Pelaksanaan PSBB.


Namun apabila dimaksudkan karena Proyek Konstruksi adalah sebagai kegiatan yang tidak bisa dilakukan dari rumah (WFH) maka Instruksi Depnakertransen Nomor 17 tahun 2020 tersebut seharusnya di koreksi dengan membuang pasal kesatu butir B yang masih memperbolehkannya Proyek Konstruksi berjalan (Arahman).

Baca juga :  Usai Bertemu Zulhas, DPD PAN Depok Pastikan Usung Muhammad Idris di Pilkada Depok 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Holywings Promo Miras, Kenali 4 Efek Mengerikan Alkohol untuk Jantung Berikut Ini!

TELENEWS.ID - Buntut promosi miras atau minuman keras untuk mereka yang bernama “Muhammad” dan “Maria” yang dilakukan oleh Holywings belum selesai begitu...

Agar Tak Salah Pilih, Pertimbangkan 5 Faktor Ini Dulu Sebelum Membeli Tote Bag!

TELENEWS.ID - Praktis, simpel, dan memiliki banyak desain menjadikan tote bag sebagai pilihan banyak orang. Belakangan ini tas jinjing atau tote bag...

Belajar Dari Marshanda, Lakukan 5 Hal Ini untuk Membantu Teman yang Mengalami Masalah Kesehatan Mental

TELENEWS.ID - Artis Marshanda dikabarkan menghilang saat sedang berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Hal ini diketahui saat salah satu teman Caca,...

Arumi Bachsin Dituding Menolak Bersalaman, Ternyata Ada Risiko Kesehatan Dibalik Kebiasaan Berjabat Tangan

TELENEWS.ID - Artis sekaligus istri wakil gubernur Jawa Timur, Arumi Bachsin menjadi sorotan warga net. Pasalnya beredar video yang menunjukkan bahwa istri...