TELENEWS.ID – Perselisihan internal di Myanmar tidak kunjung usai, bahkan banyak saran yang diberikan negara tetangga juga diabaikan oleh Junta Militer Myanmar. Hal ini membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat keputusan tegas untuk melakukan resolusi embargo senjata pada Myanmar.
Seruan untuk menghentikan penjualan senjata ke Myanmar ini jadi wujud nyata Majelis Umum PBB dalam merespons kudeta militer di Myanmar yang dilakukan oleh pihak Junta Militer. Adanya resolusi ini nampaknya menjadi langkah tegas PBB untuk menyerukan kemarahan terkait kudeta yang dilakukan militer terhadap pemerintahan sipil terpilih pada Februari 2021 lalu.
Bukan hanya melakukan resolusi embargo persenjataan, PBB juga menyerukan untuk segera membebaskan tahanan politik yang dilakukan oleh Junta Militer, khususnya untuk Aung San Suu Kyi, pemimpin yang terpilih oleh masyarakat sipil. Hal ini diharapkan bisa meredam dan menjadi penyelesaian konflik yang terjadi antara militer dan masyarakat sipil.
Dilansir dari BBC pada Sabtu (19/06/2021), resolusi Majelis Umum PBB ini memang tidak memiliki dasar hukum mengikat, namun ini merupakan langkah politik yang dicapai untuk menyelesaikan konflik internal berkepanjangan yang terjadi di Myanmar. Hal ini bahkan diserukan langsung oleh Christine Schraner Burgener selaku Kepala Majelis Umum dan Utusan Khusus PBB yang berada di Myanmar.
“Risiko perang saudara dalam skala besar adalah nyata, ini akan benar-benar terjadi. Waktunya sangat sempit. Ini jadi kesempatan tepat untuk membalikkan pengambilalihan militer dalam waktu singkat” ujar Christine.
Resolusi embargo senjata ini mendapatkan dukungan dari 119 negara anggota PBB, sedangkan hanya satu negara yang memilih untuk melawan resolusi tersebut, Belarus. Sedangkan ada 36 negara anggota lainnya memilih abstain, bahkan terdapat China dan Rusia, kedua negara yang menjadi pemasok senjata terbesar dari pihak Junta Militer Myanmar.
Sedangkan beberapa negara abstain lainnya masih tetap pada pendirian awal, jika masalah kudeta Junta Militer menjadi urusan internal di Myanmar, pihak ketiga sebaiknya tidak ikut campur tangan untuk mengurangi kerusuhan di dalamnya.
Bukan itu saja, isu adanya Muslim Rohingnya juga kembali mencuat, dimana setidaknya ada lebih dari satu juta orang melarikan diri dari Myanmar akibat tidak sanggup menahan kebrutalan dari pihak Junta Militer.
Salah satu perwakilan negara yang setuju dengan adanya Resolusi Embargo Senjata ke Myanmar, Olof Skoog selaku perwakilan Duta Besar Uni Eropa untuk PBB memberikan tanggapan penting dengan isu internasional tersebut.
“Resolusi ini merupakan langkah tepat untuk mendelegitimasi junta militer, terkait apa yang sudah dilakukan selama ini mulai dari pengutukan pelecehan hingga kekerasan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Ini menunjukkan jika di mata dunia, Myanmar harus diisolasikan” ujarnya lantang.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kyaw Moe Tun, Duta Besar PBB untuk Myanmar, dimana kali ini datang mewakili pemerintahan sipil tersebut namun mengakui keberadaan pemerintahan Junta Militer. Kyaw Moe Tun mengaku kecewa dengan adanya resolusi tersebut, bahkan majelis umum PBB memberikan waktu resolusi yang cukup panjang, bahkan tanpa batasan waktu tertentu. (Chairunisa)
