Home Nasional Mardani Ali Sera Sebut Dinasti Politik Membuat Buruk Demokrasi

Mardani Ali Sera Sebut Dinasti Politik Membuat Buruk Demokrasi

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera (ist)

TELENEWS. id, JAKARTA-Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya ia pun menilai harus ada regulasi yang jelas guna mencegah terjadi dinasti politik dalam sebuah negara.

Selain itu, ia juga berpandangan bahwa seorang pemimpin harus memiliki track record dalam memimpin publik, sehingga ada pembelajaran secara mental dan kemampuan dalam mengelola publik.

“Terkait dinasti politik, kami berpandangan ini buruk untuk demokrasi. Ini bagian dari residu demokrasi. Benar bahwa negara lain juga ada dinasti politik,” ujar Mardani dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, dan Direktur Eksekutif Perluden Titi Anggraini sebagai pembicara.

Secara lebih spesifik, ia pun menilai seorang pemimpin harus punya perjuangan politik dari bawah sebelum mengampu tongkat kepemimpinan. Seperti yang dilakukan oleh Ketua DPR RP Puan Maharani saat ini misalnya memulai karir politik sejak menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI-Perjuangan Jawa Tengah, lalu terus berlanjut hingga kini menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024..

“Saya puji Bu Puan Maharani, sebelum jadi Ketua DPR itu karirnya mulai dari bawah. Sempat mulai dari Ketua Bapilu Jateng, lalu maju sebagai Anggota DPR, lalu jadi menteri dan menjadi Ketua DPR, itu dari bawah,” jelas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Menurut Mardani, pengalaman adalah kunci sukses atau tidaknya seseorang memimpin sebuah daerah. Menjadi bahaya jika proses menjadi pemimpin dilakukan dengan cara instan. “Yang tidak tepat itu ketika prosesnya instan lalu tiba-tiba maju sebagai calon kepala daerah. Padahal kalau bisa itu merangkak dari bahwa seperti Ketua RT, RW, Karang Taruna, KNPI yang asalnya dari bawah, jadi ada pengalaman mengurus publik,” jelas Mardani.

Baca juga :  Masih Gaduh TWK KPK, Penanda Serius Kemunduran Demokrasi

Mardani menambahkan, pengalaman mengurus publik ini akan melatih mental seseorang. Jangan sampai dinasti politik ini menihilkan unsur pengalaman seseorang dalam mengelola urusan publik, sehingga ini memerlukan koreksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang akan datang.(sumber DPR RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

New York Rasa Lokal Ada di Broadway Alam Sutera

TELENEWS.ID- Bicara rencana liburan untuk akhir pekan, sepertinya seru untuk dibahas. Bukan tanpa sebab, saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah...

Berniat Menghibur, Tapi 5 Hal Ini Tak Boleh Dilakukan pada Wanita yang Suaminya Meninggal Dunia

TELENEWS.ID - Betapa hancur hati Nadzira Shafa istri dari almarhum Ameer Azzikra, adik selebgram Alvin Faiz yang tak lain juga putra kedua...

Permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk bertemu dengan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo

TELENEWS.ID - Saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, Warga Binaan Lapas kelas satu Sukamiskin Bandung, dalam kedudukan saya sebagai praktisi dan ahli hukum,...

Inikah 5 Alasan Nekat Pria Berselingkuh Meski Sudah Punya Pasangan Sempurna?

TELENEWS.ID - Beberapa waktu lalu jagat media sosial dikejutkan dengan kabar YouTuber dan influencer Nessie Judge yang mengakhiri hubungan dengan kekasihnya, Bram...