TELENEWS. id, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik, Syafril Sofyan mengatakan 5,6 Triliun untuk biaya pelatihan online untuk kartu pra kerja hampir 25% dari 20 Triliun yang dianggarkan, bukan uang kecil, apalagi diarahkan untuk satu Pelaku komunitas Ruang Guru yang notabene di miliki oleh Belva Syah Devara, stafsus Presiden Jokowi.
Karena program Kartu Pra Kerja ini merupakan kartu yang dijanjikan oleh Presiden ditahun 2019 awal. Artinya proyek ini sudah dipersiapkan jauh hari. Tidak ujug-ujug muncul. Artinya juga Belva Syah Devara diangkat jadi stafsus sudah direncanakan awal untuk menampung proyek pelatihan Kartu Pra Pekerja.
“Walaupun Belva mengaku tidak tahu menahu, ini rancangan Menko Perekonomian katanya. Belva siap mundur jika dianggap sebagai konflik kepentingan, dan dia sudah mengajukan untuk mundur. Tentu ini sudah diperkirakan sebelumnya oleh Presiden Jokowi dan Belva stafsus Jokowi. Namun proyek besar ini sebanyak 5.6 Triliun sudah didapatkan,” kata Syafril kepada telenews.id, Kamis (16/4/2020).
Dengan demikian patut di duga bahwa kebijakan proyek pelatihan tersebut sudah merupakan “kongkanglingkong kekuasaan” yang direncanakan secara matang untuk “menjebol” uang negara untuk satu perusahaan Ruang Guru, dan saat kondisi wabah Covid-19 anggaran Kartu Pra dilipatkan menjadi 2x lipat, yang semula 10 T menjadi 20 T.
Syafril menyebutkan, bahwa sekarang banyak yang menyatakan program yang telah diluncurkan beberapa hari yang tersebut tidak tepat untuk membantu pra kerja, dan diperluas oleh Menko Erlangga untuk yang kena PHK, karena dalam suasana wabah pandemi tidak diperlukan pelatihan online, seperti yang dinyatakan dan diprotes oleh Ketua GP Anshor.
Kembali kepada kebijakan pelatihan dengan anggaran teramat besar 5.6 Triliun KPK dan BPK harus segera turun tangan. Memerika adanya kesepakatan penunjukan tunggal proyek yang luar biasa besar 5.6 Triliun kepada kegiatan usaha online yang baru muncul, jika dibandingkan nilainya hampir setara skandal terbesar Bank Century.
“Sebagai pengamat saya “hopeless” dengan kemampuan KPK dengan UU KPK produk kontroversial DPR RI secara kilat, dan tetap UU tersebut disetujui oleh Presiden Jokowi. Walaupun ada demo besar-besaran mahasiswa dan pelajar dengan korban 3 mahasiswa meninggal ditembak, menolak UU KPK tersebut,” kata aktivis 77-78 ini.
Namun , dia berharap agar para Pengawas dan komisioner KPK serta Pimpinan BPK secara hati nurani yang tulus berani bertindak walaupun kesepakatan tersebut dilakukan oleh orang no.1 di Indonesia.
Menurut dia, patut juga diduga bahwa semua ada kaitan antara penentuan anggaran dengan pelemahan fungsi KPK yang sudah di skenario oleh kekuasaan. Apalagi ada Perppu yang oleh kalangan cerdik pandai sedang di uji ke MK, karena telah mendegradasi tugas wewnang DPR dan BPK.
“Tidak salah jika rakyat ber praduga pada akhir periode rejim sekarang banyak hal yang dilonggarkan untuk memperoleh manfaat berupa keuntungan pribadi dan atau kelompok kekuasaan,” terangnya. (Panjaitan).
