TELENEWS.id, JAKARTA – Penyebaran virus corona atau Covid-19 hingga kini telah memasuki ke seluruh provinsi di Indonesia. Gorontalo menjadi provinsi terakhir yang melaporkan kasus positif Covid-19.
Menanggapi hal itu, Syafril Syofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, yang juga Aktivis Pergerakan 77-78 mengaku prihatin dengan kondisi penyebaran Covid-19 saat ini.
“Sebagai Pemerhati Kebijakan Publik saya terbawa emosi, sedih, marah dan kecewa bertumpuk. China dengan tindakan cepat, tegas dan terlihat kejam dapat melokalisir Covid-19 hanya di Provinsi Hubei dan Kota Wuhan sebagai epicentrum supaya tidak menyebar ke Kota dan Provinsi lain,” kata Syafril kepada telenews. id, Sabtu (11/4/2020).
Syafril mengungkapkan, Indonesia sekarang sudah terkepung dengan makhluk tidak kelihatan Covid 19. Menyebar kesemua provinsi ini saat epicentrum pandemi Jakarta telah stay at home, kantor dan sekolah tutup, penduduk pendatang di DKI di biarkan exodus pulang kampung, sebagian menjadi carrier si makhluk.
“Fatsalnya Indonesia negara hukum dan negara yang memiliki Pemerintahan. Presiden dan Wapres dipilih rakyat setiap 5 tahun dengan kabinetnya dengan amanah dan harapan berkinerja baik untuk melindungi seluruh rakyatnya,” ujarnya.
Lebih jauh, dia menilai bahwa kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dalam melakukan persiapan perang wabah yang melanda dunia, secara kasat mata Pemerintah Jokowi telah abai dan lamban, 2 bulan dilewati Januari dan Februari, dan sama sekali tidak ada kegiatan persiapan yang dipertunjukan adalah keangkuhan dan memandang mudah wabah baik dari pernyataan Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin, Menkes Terawan, dan canda dari beberapa Menteri yang jika di putar ulang sungguh sangat menyakitkan.
Menurut dia, dalam negara hukum pertanggung jawaban utama secara hirarkis adalah Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin, Menkes Terawan yang memberikan masukan sangat sombong, Menko Mavest Luhut Binsar Panjaitan yang tetap ngotot, untuk TKA China untuk perusahaan strategis masuk.
“Pemerintah Pusat abai membiarkan tetap masuk Lalu lintas antar Provinsi, padahal mengetahui secara persis lonjakan kasus Covid-19 di Jabodetabek sudah demikian rupa meningkat hari kehari, UU PSBB yang juga sangat longgar baru keluar sebulan setelah kasus diketahui, itupun Karena desakan dan beberapa daerah melakukan lockdown sendiri-sendiri,” tegasnya.
Dia menyebutkan, bahwa saatnya rakyat Indonesia meminta pertanggung jawaban Presiden dan jajaran atas kelalaian dan kinerja buruk mengatasi pandemi Covid-19 dari Wuhan China. MPR RI seharusnya sudah harus menjalankan fungsinya.
Selain itu, alasan semua negara di dunia terkena wabah memang benar, hanya karena abai, lamban, dan keterlambatan antisipasi, penyebaran menjadi luas tidak terkontrol keseluruh provinsi di Indonesia jelas tidak bisa ditolerir.
Karena Tracing sudah sangat sulit dilakukan, cluster semakin banyak, pintu masuk bandara dan pelabuhan terbuka, Kota dan Kabupaten terbuka.
Bahkan, kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan perang terhadap wabah dan darurat kesehatan. Malah mau dilencengkan untuk menjaga kekuasaan dengan rencana Darurat Sipil dan Edaran Kapolri untuk menindak “penghina” Presiden dan Pejabat Negara.
“Kebijakan tidak bertujuan melindungi rakyat sesuai UUD akan tetapi malah melindungi Pejabat. Seharusnya para Pejabat malu sudah abai melindungi rakyatnya, jika di luar Negeri Pejabat seperti ini sudah mengundurkan diri,” paparnya (Panjaitan).
