Penulis : Syafril Sjofyan, Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78
TELENEWS.id, JAKARTA-Dalam keadaan normal pada periode pertama Pemerintahan Jokowi, kondisi ekonomi untuk mensejahterakan rakyat tidak tercapai, selama 5 tahun pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target, beberapa defisit terjadi, ratio pajak terendah sejak beberapa Presiden terdahulu.
Itu dalam kondisi normal. Sebagai pengamat bukan saya pesimis, tapi membaca data dan kinerja kemampuan pemerintahan Jokowi periode pertama, saya berpendapat tidak percaya kalau pemerintahan Jokowi akan mampu keluar dari krisis rangkap tiga yang terjadi sekarang ini, walaupun berganti kabinet beberapa kalipun, akar masalahnya adalah ketidak mampuan kapasitas/ kepemimpinan presiden Jokowi sendiri.
Alih-alih keluar dari krisis rangkap tiga, keadaan malah semakin buruk. Utang semakin membengkak, BUMN yang diharapkan sebagai pengungkit ekonomi dalam keadaan rugi dengan utang besar, direksi dan komisaris malah dibagi-bagi dan diisi oleh relawan dan pendukung yang tidak kredibel untuk mempercepat kebangkitan BUMN.
Merosotnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari kebijakan yang tidak berorientasi pada rakyat bawah, terkesan hanya berorientasi menyelamatkan para kapitalis. UMKM banyak yang bangkrut dan tidak berdaya. Dulu 98 hanya satu krisis, yakni krisis moneter, dunia tidak terjadi krisis. UMKM masih tetap berjalan bahkan sebagai penyelamat. Kala itu kabinet terdiri para ahli ekonomi yang legendaris. Malah ketika 98 takluk, Indonesia kena krisis paling dalam. Soeharto mundur dari Presiden.
Sekarang krisis rangkap 3, krisis pandemi dengan kurva grafik menaik tidak ada tanda menurunnya. Krisis ekonomi, pengangguran dan PHK puluhan juta, UMKM terimbas parah. Dunia terkena krisis ekonomi parah. Semua negara terimbas, pertumbuhan ekonomi global anjlok minus 7-8%.
Krisis sosial politik, karena selama periode Jokowi terlalu condong kepada China sehingga paham komunis pun mendapat kelonggaran sehingga kelompok agama (Islam) resah, dan disamping itu dampak selama Pilpres 2014 dan 2019 terjadi keterbelahan masyarakat Indonesia secara tajam. Pemerintah Jokowi tidak mampu menyatukan kembali masyarakat sampai sekarang, bahkan terkesan memelihara perpecahan tersebut.
Kalau mau jujur kerpercayaan masyarakat terhadap kemampuan Jokowi mengatasi krisis rangkap tiga tersebut sudah anjlok ketitik nadir, hanya para elit partai dan koalisi partai yang berusaha menegakan tiang yang sudah goyah.
Malah Presiden Jokowi terkesan membiarkan para elit partai Koalisi mengemukan pundi-pundinya, melalui kebijakan menteri yang berasal dari partai.
Kesimpulannya yaitu itu tadi dari awal analisis.
Pemerintahan Jokowi tidak akan mampu membawa keluar NKRI dari krisis rangkap tiga tersebut, walaupun kabinet digonta ganti. Walahualam.
