TELENEWS.id, JAKARTA -Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra akhirnya meminta maaf telah menerbitkan surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditunjukkan ke para camat di Indonesia untuk mendukung program relawan desa lawan Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Syafril Sofyan, pengamat kebijakan publik dan juga aktivis 77-78 mengatakan bahwa apa yang dilakukan staf khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan tidak cukup perminta maaf saja ke publok. Karena Andi Taufan staf khusus milineal Presiden Jokowi sudah melakukan maladministrasi dan malpraktek.
” Karena staff khusus tidak ber wenang mengeluarkan surat kepada camat, dan konflik kepentingan penunjukan perusahaan sendiri. Menunjukan arogansi kekuasaan secara semena-mena tanpa prosedur,” kata Syafril kepada telenews.id, Jakarta, Rabu (15/4/2020).
Syafril menegaskan, atas perbuatannya itu, maka staf khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan harus diberi sanksi dan dipecat, dalam hal ini karena dia adalah staff khusus Presiden, jadi Presiden Jokowi yang bertanggung jawab untuk memecat,” ujarnya.
Syafril mengungkapkan, bahwa inilah yang selama ini dikhwatirkan masyarakat dimana Presiden mengangkat staf ahli yang tidak jelas keahlian dan kompetensinya.
“Maka Presiden harus mengevaluasi kembali semua staf khusus milineal tersebut, dengan gaji lumayan besar, tidak jelas keahlian dalam kegiatan apa, Indonesia negara besar Republik yg punya aturan. Tidak bisa dikelola semaunya saja, ” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa kejadian ini apabila dicermati sudah yang kedua kalinya menggunakan kekuasaan Istana, memanfaatkan benjana wabah Covid-19. “Kalau tidak salah teman yang mengaku dekat dengan KSP Moeldoko dengan inisiatipnya mengumpulkan Dana dari perusahaan untuk diserahkan kepada BNPP,” paparnya.
Sebelumnya, staf khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan menarik surat dan meminta maaf kepada publik terkait surat yang menggunakan korpa surat Sekretaris Kabinet negara yang ditunjukkan ke semua camat di indonesia terkait Covid19.
Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tersebut dikeluarkan pada 1 April 2020. Dalam surat itu disebutkan ada kerja sama dengan PT amartha Mikro Fintek (Amartha) yang akan berpatisipasi dalam menjalankan program relawan desa lawan Covid-19 di Sulawesi dan Sumatera. Andi diketahui sebagai pendiri dan CEO Amartha.
Dalam surat tersebut, Andi meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan terkait beredarnya surat tersebut. Andi mengaku hanya ingin ikut membantu dalam penanganan Covid-19.
“Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Adapun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasistas dan keterbatasan saya, ” ucapnya.
Andi menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan untuk program relawan desa lawan Covid-19 tanpa menggunakan APBN. dia pin berjanji untuk tetap berkontribusi untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Dukungan itu, murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Armatha dan donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD. saya akan tetap bergerak membantu Pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19. Bahkan bekerja sama dan bergotong royong dengan seluruh lapisan masyarakat, baik Pemerintah, swasta, lembaga dan organisasi masyarakat lainnya untuk menanggulangi Covid-19 dengan cepat, ” ujarnya
