TELENEWS.ID – Masa jabatan Gubernur Anies Baswedan akan berakhir pada bulan Oktober 2022 mendatang. Beberapa nama mulai mencuat untuk menggantikan posisi sebagai Plt Gubernur DKI untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang berasal dari dalam internal Pemprov DKI Jakarta dan juga beberapa nama dari lingkungan Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang sudah mulai diperbincangkan masyarakat.
Terlepas dari beberapa nama yang diajukan tersebut, untuk menduduki posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta, termasuk itu adalah Plt bukanlah sebuah tugas yang mudah untuk dilaksanakan. Posisi sebagai Gubernur DKI ini adalah salah satu posisi yang strategis, di mana segala kebijakan dan juga pemberitaannya tidak akan luput dari media dan juga perbincangan di masyarakat.
Hal itu terjadi, lantaran saat ini Jakarta masih berstatus sebagai ibukota negara yang memiliki pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian dalam satu wilayah. Sehingga, segala keputusan dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi dan juga politik di tanah air.
Menyelesaikan Pekerjaan yang Belum Tuntas
Tugas utama sebagai Plt sudah pasti adalah menentukan kebijakan dan juga melanjutkan pekerjaan yang belum sempat diselesaikan oleh Gubernur sebelumnya. Khusus untuk DKI Jakarta sendiri, tercatat ada beberapa proyek pekerjaan yang saat ini belum diselesaikan oleh Anies Baswedan seperti misalnya penanganan banjir, kemudian juga janji kampanye Rumah DP 0 yang saat ini masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan.
Problematika di ibukota ini menjadi tugas yang berat bagi setiap Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sehingga harus diperhatikan betul segala kebijakan dan juga tujuannya. Tidak hanya penanganan banjir saja yang menjadi sorotan Anies, namun juga dari segi pelayanan kepada masyarakat ibukotanya juga yang belum diselesaikan Anies.
Janji kampanye Anies tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta, yang di dalamnya masih banyak hal yang belum terpenuhi atau terlaksana sebagaimana mestinya. Masalah pendidikan menjadi salah satu masalah yang kini sedang disorot menjelang tahun ajaran baru.
Persoalan utama yang selalu menjadi masalah adalah akses dan juga kualitas pendidikan, d imana dalam 4 tahun terakhir ini PPDB selalu bermasalah di daya tampung kelas yang tidak mencukupi. Sosialisasi mengenai PPDB ini harus disampaikan melalui Suku Dinas Pendidikan kepada orang tua murid agar bisa dipahami dengan jelas sehingga tidak terjadi lagi kerusuhan seperti tahun sebelumnya.
Gubernur Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah
Sejatinya Gubernur adalah sosok yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, di mana tugasnya adalah ikut menyukseskan semua program pemerintah pusat. Berkenaan dengan hal ini, salah satu tantangan yang nantinya harus dihadapi oleh Plt Gubernur DKI Jakarta adalah dengan menyukseskan program Joko Widodo.
Saat ini, pemerintah pusat sedang berfokus untuk memperbaiki masalah perekonomian yang sudah babak belur akibat adanya pandemi Covid-19. Selain itu, percepatan dalam hal infrastruktur juga menjadi program utama yang sedang dikebut di masa pemerintahan Joko Widodo untuk periode ini.
Khusus untuk DKI Jakarta, persoalan bertambah dengan adanya masalah sosial yang terjadi DKI Jakarta. Wilayah ini menjadi tempat untuk berkumpulnya masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan juga budaya yang berbeda. Seorang Gubernur harus bisa menjadi payung dalam keberagaman masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan kesan sentimen dan juga perpecahan di wilayah DKI Jakarta.
Tentunya, publik tidak ingin peristiwa saat tahun 2017 yang lalu terulang, di mana dalam Pilkada DKI Jakarta ada potensi bahwa masyarakat lebih mengedepankan agama dibandingkan dengan kemampuan dan juga kapabilitas dari calon yang sedang bertarung tersebut. Hal itulah yang secara tidak langsung akan menimbulkan perpecahan di tubuh masyarakat itu sendiri jika Plt Gubernurnya tidak memiliki sikap netral.
Meskipun tidak menjabat selama 5 tahun, namun keberadaan plt Gubernur ini adalah sebuah hal yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI agar ada kejelasan mengenai arah kebijakan politik yang akan dijalankan. Sosok pemimpin yang netral dan juga mau mengayomi masyarakat inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai plt Gubernur DKI Jakarta nantinya. (Latief)
