TELENEWS.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran untuk mengatasi wabah Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Selain itu, Jokowi juga menaikkan defisit APBN 2020 sampai 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama tiga tahun (2020-2022), dan kembali ke-3 persen pada tahun 2023-2024.
Menyikapi hal tersebut, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, sair Didu mengatakan, artinya pemerintah akan menambah utang sekitar Rp 3.500 triliun selama lima tahun ke depan.
“Kalau dilihat total tambahan utang selama dua periode Jokowi Rp 7.500 triliun, ” kata Said Didu, di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Diketahui, bahwa utang pemerintah sejak bangsa merdeka sampai 2014, hanya sekitar Rp 2.500 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk mengatasi dampak Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 405 triliun, berasal dari utang.
“Tambahan utang tahun 2020 sekitar Rp 800 triliun dengan menaikkan rasio utang dari maksimum 3 persen, menjadi 5,07 persen dari PDB tahun 2020-2022 dan kembali maksimum 3 persen tahun 2023-2024 dan akan dibuat Perppu tentant hal tersebut, ” sebutnya.
Sebelumnya, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19.
Anggaran tersebut selanjutnya akan dialokasikan kepada sejumlah pos yang diperlukan untuk menangani dampak Covid-19 mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.
“Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun,”kata . Presiden Jokowi dalam keterangan resminya melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari biro pers media Istana, ada Selasa, 31 Maret 2020.
Dari jumlah tersebut, Rp75 triliun dialokasikan untuk belanja di bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
Presiden mengatakan bahwa alokasi anggaran di bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya.
