TELENEWS.ID – Belakangan ini diketahui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kerap melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa daerah dengan dalih untuk memastikan pasokan pangan Ibu Kota apakah tetap aman atau tidak. Safari tersebut pun dilakukan kala sentiment impor beras sedang ramai dibicarakan.
Terbaru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengeluarkan dana senilai Rp3,9 miliar untuk perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Jatim di bidang industri perdagangan dan rencana kebutuhan pangan.
Dalam perjanjian kerja sama tersebut, Anies menyebut jika Jakarta memiliki sekitar 17-18 % aktivitas perekonomian di Indonesia untuk dikontribusikan ke seluruh Tanah Air. Di sisi lain, Jakarta adalah kota jasa yang memiliki ketergantungan pada komoditi dari luar daerah, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar amat tinggi. Jika dihitung, bisa lebih dari 98% dari pasokan kebutuhan pangan,
Terkait PKS ini, kata dia, Pemprov Jakarta telah membagi tugas. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertugas mengelola permintaan (demand) dan BUMD mengelola pasokan (supply) untuk memastikan ukuran, jumlah, serta lokasinya.
Artinya, kebutuhan dipercayakan kepada mekanisme pasar ketika BUMD beroperasi. Pemprov menginginkan hal ini agar makin hari pasar yang ada di Jakarta makin bisa terpenuhi dengan baik. Lalu, indikasi paling sederhana dari bertemunya pasokan dengan kebutuhan secara baik adalah ketika ada stabilitas harga, ada inflasi yang terkendali, maka dampaknya se-Indonesia.
Menurut Anies, Jatim menjadi salah satu daerah produsen kebutuhan pangan bagi Jakarta. Karenanya, diharapkan dapat menyediakan pasokan dan harga yang sesuai.
Menanggapi hal itu, Direktur Indonesia Politik Review (IPR), Ujang Komaruddin, menilai, sejumlah kunjungan kerja Anies ke Cilacap, Jateng, pada Jumat 16 April dan ke Ngawi, Jatim, pada Minggu 25 April silam bisa saja merupakan bagian dari safari politik. Tujuannya adalah menjaga elektabilitasnya.
“Sambil menyelam minum air. Sambil urus beras juga sambil silaturahmi politik. Apa yang dilakukan Anies, itu hal yang biasa dan jamak dilakukan oleh para politisi,” tuturnya, Minggu (6/6).
Langkah Anies bermain dalam polemik impor beras menurut Ujang, cukup lihai mengingat isu tersebut akan terus diingat dan menjadi perhatian publik. Di sisi lain, kerja sama dengan daerah lain tersebut menjadi bagian dari upaya bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini agar meraih simpati publik.
Sementara itu, masa jabatan Anies sebagai gubernur bakal habis pada tahun 2022. Dengan demikian, Anies dinilai telah memahami apa yang harus dilakukannya nanti pascalengser.
“Jika dia punya posisi baru atau punya panggung-panggung politik untuk bisa menjaga, mempertahankan, dan menaikkan elektabilitasnya, maka Anies akan tetap berpotensi kuat untuk jadi Capres (calon presiden),” ucapnya.
Ujang menyambung bahwa nantinya Anies bakal terancam tersingkir dalam persaingan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jika tidak memiliki panggung politik.
“Saya punya keyakinan, Anies akan punya panggung politik. Misalkan, salah satunya ikut konvensi capres di NasDem. Itu juga bisa menjaga elektabilitasnya,” tutupnya. (Uswatun)
