TELENEWS. id, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengapresiasi (MAKI) KPK atas tertangkapnya buron Nurhadi dan Rezky Herbiyono, menantunya.
Boyamin mengatakan, KPK ternyata tidak menyurutkan Satgas KPK untuk memburu buronan terkait penanganan peekara di Mahkamah Agung (MA).
“Untuk itu, kita tunggu pernyataan resmi KPK, apapun ini adalah presti KPK sehingga sudah sewajarnya saya memberikan penghormatan kepada KPK dengan cara tidak mencampuri teknis-teknis pelaksanaan penangkapan buron. Kami hanya sebatas memberikan informasi yang didapat dari 4 kluster informan dan selanjutnya tim KPK yang menindaklanjuti dengan kewenanganannya, ” kata Boyamin dalam keterangan, Selasa (2/6/2020).
Dia menjelaskan, dengan tertangkap Nurhadi dan Rezky Herbiyono maka pihaknya sebagai organisasi anti korupsi sangat senang.
Ia menceritakan, bahwa penghubung KPK pernah menjanjikan akan berusaha menangkap Nurhadi pada moment Lebaran. Terbukti tertangkapnya Nurhadi dan Rezku Herbiyono tidak jauh dari Lebaran.
“Mungkin hal ini berdasar analisa saat Lebaran ada kecerobohan dari Nurhadi,” paparnya.
Mengenai lokasi penangkapan, sambung Boyamin, hanya bisa memberikan gambaran bahwa pertengahan puasa, pihaknya telah memberikan informasi keberadaan properti yang diduga ditempati menantu Nurhadi di daerah Simpruk.
Menurut dia, MAKI konsisten untuk memberikan hadiah HP iPhone 11 kepada empat kluster informan dengan cara dua kluster mendapat 1 HP iPhone 11 dan menyerahkan sepenuhnya kepada mereka untuk teknis pembagiannya.
“Sebenarnya untuk Nurhadi hanya berhadiah 1 HP iPhone 11 dan satunya untuk buron Harun Masiku, namun karena Kami yakin Harun Masiku telah meninggal maka hadiah tersebut diberikan kepada kluster informan Nurhadi. Namun demikian jika suatu saat tertangkap Harun Masiku maka Kami akan tetap memberikan hadiah kepada informan validnya,” ucapnya.
Diketahui, Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara MA yang menjadi DPO sejak 11 Februari 2020. (Panjaitan).
