TELENEWS.ID – Pembangunan Stadion Jakarta International Stadium yang sudah hampir rampung ini menyisakan banyak polemik. Dimulai ketika lahan stadion yang awalnya merupakan lahan Pemprov DKI yang diokupasi, kemudian berlanjut hingga masalah penamaan stadion yang dinilai tidak nasionalis. Pembangunan ini sudah melewati 4 orang Gubernur yang dimulai sejak tahun 2008 yang lalu.
Berawal dari Lahan Sengketa
Lahan yang menjadi lokasi dari pembangunan stadion ini adalah lahan sengketa antara Pemprov DKI Jakarta dan juga PT Buana Permata Hijau yang terjadi sejak tahun 1974. Tahun 1994, lahan taman BMW tersebut dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang merujuk pada Penetapan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 03/Cons/1994/PN.JKT.UT tanggal 8 Juli 1994.
Tanah seluas 265.000 meter persegi tersebut diserahkan oleh PT Agung Podomoro kepada Pemprov DKI, namun pada tahun 2014 PT Buana Permata Hijau mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak pakai dan gugatan tersebut dikabulkan PTUN. Sertifikat dasar yang menjadi pengabulan tersebut adalah cacat hukum, karena sertifikat tersebut tidak dilengkapi dokumen dan juga PT Agung Podomoro tidak melengkapi bukti setor dananya ke kas daerah.
Pemprov DKI kemudian mengajukan banding kembali atas putusan tersebut dan menang di tingkat kasasi. Sehingga membuat PT Buana Hijau digusur dari BMW pada tahun 2017. Namun, PT BMW mengajukan gugatan perdata Badan Pengawas Pelaksanaan Pengembangan Lingkungan (BP3EL) yang saat itu melakukan konsinyasi pada tahun 1994. Gugatan ini kemudian dimenangkan oleh PT Buana Permata Hijau.
Pembangunan Menggunakan Dana PEN
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk melanjutkan proyek Taman Ismail Marzuki dan juga pembangunan Jakarta International Stadium. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di tubuh DPRD DKI Jakarta. Salah satu kubu yang paling banyak berkomentar adalah Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta yang menolak penggunaan dana PEN untuk membangun stadion.
Sekretaris F-Golkar, Judistira Hermawan pada (23/10/2020) lalu mengatakan bahwa dana PEN seharusnya digunakan untuk memberikan stimulus dan juga rancangan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu dirinya juga berpendapat bahwa pembangunan TIM bukan menjadi sebuah hal yang memiliki urgensi, lain halnya dengan pembangunan JIS yang merupakan sarana olahraga.
Namun, Anies Baswedan pada Senin (13/01/2021) lalu mengatakan bahwa proyek pembangunan stadion JIS ini berasal dari pajak warga DKI Jakarta itu sendiri, dan bukan dari dana yang berasal dari perusahaan.
“JIS adalah kebanggaan bagi warga Jakarta. Ini dibiayai lewat uang pajak dari seluruh warga Jakarta. Jadi, bukan hadiah dari perusahaan A, perusahaan B, tapi ini sebuah kerja besar dari pajak rakyat Jakarta dan kita boleh bersyukur, boleh bangga,” ujar Anies dikutip dari Antara pada Senin (13/12/2021).
Informasi yang diperoleh dari Corporate Secretary Jakpro, Hani Sumarno pada 16 Desember 2018 mengatakan bahwa pembangunan JIS ini memerlukan biaya sekitar Rp. 4,5 Triliun dan memerlukan waktu 3 tahun untuk membangunnya. Pembangunan pertama pada tahun 2019 dan Pemprov DKI mendapatkan dana awal Rp. 900 Miliar yang berasal dari PMD dan juga APBD DKI Jakarta 2019.
Pemprov DKI kemudian mengajukan pinjaman dana dengan skema PEN kepada pemerintah pusat untuk menyokong pendanaan sejumlah infrastruktur termasuk pembangunan JIS ini. Pemprov DKI meminjam dana dengan total 10,26 Triliun untuk menuntaskan proyek JIS pada tahun 2020 senilai Rp. 1,18 Triliun dan 2,464 Triliun pada tahun 2021. Sehingga dana yang terkumpul semuanya 4,546 Triliun.
Kontroversi Penamaan Stadion JIS
Penamaan Stadion JIS mendapatkan sorotan karena menggunakan bahasa Inggris yang bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif meminta Anies Baswedan untuk mengubah nama JIS ke bahasa Indonesia yakni menggunakan nama Stadion Internasional Jakarta.
Usul yang diprakarsai oleh Syarif tersebut diamini oleh Fraksi PDIP yang diwakili oleh Gembong Warsono. Pihaknya meminta supaya penamaan stadion tersebut kembali menjadi nama Stadion BMW karena mencerminkan keadaan Jakarta pada saat itu yang bersih, manusiawi, dan juga berwibawa.
Pihak Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa penamaan Stadion JIS menggunakan bahasa Inggris ini memiliki tujuan supaya Jakarta bisa disejajarkan dengan kota-kota lain di dunia. Karena menurut mereka, Jakarta sudah menjadi kota Internasional yang tidak hanya diperuntukkan bagi warga Indonesia saja, namun juga bagi warga dunia yang berkunjung ke Indonesia.
Namun, Ahmad Riza Patria masih akan mempertimbangkan apakah penamaan stadion yang dibangun menggunakan dana APBN tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa Inggris. Jika memang tidak diperbolehkan, maka Pemprov DKI akan mengkaji kembali penamaan stadion tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Latief)
